KENDARI — Pemerintah Kota Kendari tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat, terutama dalam penyaluran BBM bersubsidi. Siska menegaskan, penutupan SPBU akan dilakukan bila pelanggaran serupa masih terjadi. "Kalau hal ini masih terjadi, tentu akan dilakukan penutupan terhadap SPBU tersebut," tegasnya.
Dugaan Manipulasi di SPBU Rabam Melibatkan Warga dan Petugas
Belum lama ini, Pemkot menemukan seorang warga yang diduga mencoba memanipulasi pengisian BBM bersubsidi di SPBU Rabam. Siska menyebut praktik itu pasti bekerja sama dengan pihak SPBU. "Ketika hal ini masih terjadi, maka kita akan tutup," ujarnya.
Penindakan dinilai perlu agar penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai peruntukan. Pemkot tidak ingin bahan bakar yang ditujukan bagi warga berhak dikuasai pihak yang mencari keuntungan sendiri.
Antrean Berkilo-kilometer Mulai Berkurang
Persoalan antrean BBM menjadi salah satu fokus Pemkot Kendari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kejaksaan, dan sejumlah pihak terkait. Upaya itu, kata Siska, mulai menunjukkan hasil.
"Upaya itu saat ini sudah mulai terlihat. Karena sebelumnya antrean sangat panjang, bahkan berkilo-kilo, sekarang sudah mulai berkurang," ungkapnya. Perbaikan tersebut tidak boleh terganggu oleh penyalahgunaan BBM subsidi.
Wakil Wali Kota Turun ke Lapangan Sejak Pukul Lima Pagi
Siska menegaskan penanganan persoalan BBM bukan hanya tanggung jawab Pemkot. Pengawasan membutuhkan kerja bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait, termasuk pengelola SPBU.
Ia mencontohkan langkah Wakil Wali Kota Kendari Sudirman yang turun langsung ke lapangan sejak pagi. "Bisa kita lihat sendiri, Pak Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, pukul lima atau enam pagi sudah berada di lapangan. Berkolaborasi dengan Forkopimda, Kejaksaan, dan rekan-rekan lainnya," bebernya.
Menurut Siska, Sudirman setiap hari berfokus pada penanganan persoalan BBM. Pemkot ingin memastikan antrean tidak kembali memanjang sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi.
BBM Subsidi Milik Masyarakat
Siska menegaskan tidak main-main dengan praktik penimbunan BBM. "Saya tidak main-main dengan penimbunan BBM. Itu merugikan masyarakat lainnya. BBM subsidi itu milik masyarakat. Kalau terjadi penimbunan, masyarakat yang dirugikan," katanya.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, termasuk dugaan manipulasi pengisian BBM subsidi. "Penataan distribusi BBM harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, ketika BBM subsidi disalahgunakan atau ditimbun, warga yang berhak justru berisiko kesulitan mendapatkan bahan bakar," tandasnya.
