KENDARI — BPS Sulawesi Tenggara merilis indikator kependudukan terbaru periode Maret 2026. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengungkapkan laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir mencapai 1,65 persen per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa populasi di wilayah tersebut terus bertambah secara signifikan.
Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Sultra tercatat sebesar 2,48. Angka ini masih berada di atas replacement level yang ditetapkan sebesar 2,1, yang berarti setiap perempuan melahirkan lebih dari dua anak selama masa reproduksinya.
Sementara itu, Angka Kematian Bayi (IMR) terus menunjukkan tren penurunan. BPS mencatat IMR Sultra pada 2025 mencapai 19,53, yang menjadi indikator membaiknya layanan kesehatan ibu dan anak di daerah.
Fakta menarik lainnya adalah sebagian besar kabupaten di Sulawesi Tenggara menjadi daerah tujuan migrasi penduduk. Hal ini terlihat dari angka migrasi risen neto yang tercatat positif, menandakan lebih banyak orang yang datang dibandingkan yang pergi.
Kondisi ini menunjukkan daya tarik ekonomi dan sosial di kawasan tersebut, meskipun belum dirinci lebih lanjut sektor apa yang menjadi magnet utama bagi para pendatang.
Proporsi penduduk lanjut usia di Sultra mencapai 8,86 persen dari total populasi. Angka ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk provinsi ini mulai bergerak menuju penuaan, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan jaminan sosial dan kesehatan yang memadai.
Rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 48,75 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 penduduk usia non-produktif, termasuk anak-anak dan lansia.
BPS menegaskan bahwa data kependudukan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memanfaatkan data ini untuk menyusun program yang tepat sasaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Rilis ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, di Kendari pada Senin (4/5/2026). Data SUPAS 2025 menjadi acuan resmi hingga sensus penduduk berikutnya dilaksanakan.