KENDARI — Gagasan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Tenggara kembali mencuat sebagai respons atas kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas infrastruktur. Dalam satu dekade terakhir, provinsi ini berkembang menjadi simpul utama industri nikel nasional dengan aktivitas smelter, kawasan industri, hingga pelabuhan ekspor yang terus bertambah. Namun, mobilitas logistik masih bertumpu pada jaringan jalan yang tidak dirancang untuk menopang arus barang dalam skala besar.
Ketergantungan pada jalan raya dan angkutan laut dinilai telah mencapai batas efisiensinya. Distribusi barang menghadapi biaya logistik tinggi, kemacetan meningkat, dan kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase besar menjadi persoalan berulang. Analis Yunior Bank Indonesia, Rabiul Misa, dalam tulisannya menekankan bahwa ketika aktivitas ekonomi terus berkembang sementara kapasitas infrastruktur relatif stagnan, biaya logistik akan menjadi penghambat utama daya saing kawasan.
Usulan pembangunan rel tidak sekadar menghubungkan kota, melainkan membangun koridor ekonomi yang terintegrasi. Konsep yang dianggap paling mendesak adalah jalur yang menghubungkan sentra produksi nikel—Kolaka, Pomalaa, Konawe, hingga Kendari—menuju pelabuhan ekspor. Jaringan ini diharapkan menjadi tulang punggung distribusi hasil hilirisasi nikel yang selama ini terhambat oleh jalan darat yang tidak memadai.
Dalam jangka panjang, jaringan kereta api juga berpotensi memperkuat distribusi hasil perkebunan dan pertanian. Koridor menuju Konawe Selatan dan Bombana disebut dapat mendukung sektor agraris. Bahkan, jaringan tersebut dapat dikembangkan hingga terhubung dengan sentra pangan di Muna dan Buton melalui sistem multimoda yang mengintegrasikan pelabuhan penyeberangan dan angkutan rel.
Pelajaran dari Jepang dinilai relevan, di mana jaringan kereta api menjadi faktor yang mempercepat industrialisasi dan mengurangi disparitas antarwilayah. Indonesia tidak perlu menyalin model Jepang secara utuh, namun logika pembangunannya layak diadopsi. Infrastruktur transportasi seharusnya dibangun mengikuti arah transformasi ekonomi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan mobilitas saat ini. Ketika kawasan industri tumbuh dan aktivitas ekspor meningkat, sistem logistik juga harus berevolusi.