Jakarta — Setiap kali bencana alam atau krisis lingkungan terjadi, kesiapan negara langsung diuji. Terputusnya akses jalan, robohnya jembatan, hingga terhentinya pasokan air bersih memicu pertanyaan yang sama di benak masyarakat Sulawesi Tenggara: seberapa cepat pemerintah hadir menyelamatkan warganya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggarisbawahi bahwa kecepatan tanggap darurat infrastruktur mencerminkan sejauh mana negara benar-benar hadir bagi rakyatnya di masa krisis, sebuah prinsip yang berlaku pula bagi Sulawesi Tenggara.
Bagi Dody, setiap detik jadi krusial begitu bencana memutus konektivitas suatu wilayah. Kementerian PU pun menerapkan protokol tanggap cepat yang mewajibkan tim balai teknis daerah, termasuk di sekitar Sulawesi Tenggara, bergerak ke lokasi kejadian dalam hitungan jam tanpa menunggu komando panjang dari pusat.
Ia pun menjelaskan detail teknis penanganan darurat yang biasa diterapkan timnya, termasuk yang bisa diterapkan di Sulawesi Tenggara: "Saat infrastruktur lumpuh, fokus utama kami adalah membuka isolasi wilayah. Tim bergerak cepat memasang jembatan bailey, mengerahkan alat berat untuk pembersihan material, serta memastikan akses logistik bantuan dan evakuasi warga dapat melintas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (2/9/2026).
Selain akses jalan, kebutuhan dasar korban bencana turut menjadi prioritas yang dikerjakan secara paralel. Mobilisasi air bersih dan sanitasi darurat langsung diarahkan ke titik pengungsian untuk mencegah krisis kesehatan lanjutan di Sulawesi Tenggara maupun daerah lain.
Dody menuturkan pola kerja terbaru sudah mengintegrasikan tanggap darurat, mitigasi risiko, dan rekonstruksi pascabencana dalam satu rangkaian. Prinsip build back better dipakai agar infrastruktur baru, termasuk yang dibangun di Sulawesi Tenggara, punya ketahanan lebih baik menghadapi bencana mendatang.
Kendati demikian, Dody menyadari tantangan geografis Indonesia yang luas dan rawan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak sekaligus. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah termasuk Sulawesi Tenggara, TNI-Polri, dan masyarakat lokal jadi fondasi utama percepatan pemulihan.
Dengan komitmen respons cepat dan penanganan yang terukur, Kementerian PU terus berupaya memastikan konektivitas dan sarana vital segera kembali normal. Kecepatan tindakan ini jadi tolok ukur negara hadir sigap memulihkan kehidupan warga terdampak, termasuk di Sulawesi Tenggara.