SULAWESI TENGGARA — Pengembangan energi surya nasional menghadapi kendala klasik: lahan yang kompetitif dengan kebutuhan properti dan perkebunan, plus risiko jaringan listrik akibat sifat pembangkit yang intermittent atau tidak menentu. PNRE, subholding energi baru terbarukan Pertamina, menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan tiga komponen sekaligus: lahan, sistem penyimpanan, dan industri manufaktur.
CEO PNRE John Anis menegaskan target 100 GWp terlalu besar untuk dikerjakan sendiri oleh satu entitas. Perusahaan membuka skema kolaborasi dengan BUMN lain, swasta, dan pelaku industri untuk mempercepat realisasi program yang dicanangkan pemerintah tersebut.
"100 gigawatt ini cukup besar, luar biasa. Jadi kalau tidak dikerjakan bersama-sama, istilahnya gotong royong, kita keroyok, mungkin cukup besar. Kita perlu tentu saja punya strategi yang baik, berkolaborasi dengan baik," ujarnya dalam acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition 2026 di JiExpo Kemayoran, Rabu (2/9).
John menyebut proyek PLTS skala besar, khususnya tipe ground mounted, membutuhkan area yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan, penggunaan lahan di Indonesia harus bersaing dengan berbagai kebutuhan lain seperti properti dan perkebunan.
PNRE akan mengidentifikasi lahan-lahan yang dimiliki Pertamina untuk dimanfaatkan dalam proyek ini. Perusahaan juga membuka peluang kerja sama dengan instansi lain terkait penyediaan lahan.
"Kita akan coba dengan lahan-lahan yang punya Pertamina dan juga dari instansi lain kita coba lihat untuk dikerjasamakan supaya nanti kalau memang ada kebutuhan lahan sudah bisa siap," katanya.
PNRE tidak hanya berhenti pada penyediaan lahan. Perusahaan mulai mengembangkan industri panel surya dan secara bertahap mendorong pengembangan rantai pasok hingga ke sektor hulu.
John menekankan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp harus memberikan dampak terhadap industri dalam negeri. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi impor yang belum memiliki nilai tambah domestik.
"Kita harus bisa membawa industri yang dari luar ke Indonesia. Tapi harus kita kejar juga bagaimana nantinya kita bukan hanya mengkopi produksi yang ada di luar, tapi juga nanti teknologinya bisa kita ambil alih," jelasnya.
PNRE melihat baterai sebagai komponen penting dalam pengembangan PLTS karena sifat pembangkit tenaga surya yang tidak stabil. Sistem penyimpanan dan stabilisasi jaringan menjadi prasyarat agar pasokan listrik tetap andal ketika cuaca mendung atau malam hari.
Perseroan mengambil bagian di Indonesia Battery Corporation (IBC) sebagai pemegang saham untuk terus mendorong pengembangan baterai berbasis nikel.
"Baterai tadi juga tidak kalah penting karena kalau ada solar panelnya tapi tanpa baterai, terkait jaringan ini repot kalau sangat intermittent," imbuhnya.
PNRE menyatakan kesiapan mendukung keseluruhan rantai proyek, mulai dari pengembangan proyek, pembiayaan, hingga operasi dan pemeliharaan. John berharap pengembangan PLTS 100 GWp dapat menciptakan permintaan yang cukup besar sehingga industri pendukung energi surya di dalam negeri dapat berkembang.
Beberapa langkah yang sedang disiapkan PNRE antara lain:
"Pada dasarnya kami siap mendukung semua komponen-komponen yang ada kami siapkan secara maksimal termasuk juga untuk pabriknya," pungkasnya.