LIRA Kolaka Soroti Raperda Penyertaan Modal Bank Sultra, Minta Naskah Akademik 13 Raperda Dibuka ke Publik

Penulis: Udin Syamsul  •  Jumat, 30 Oktober 2026 | 13:32:01 WIB
LIRA Kolaka menyoroti Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perbankan dan meminta naskah akademik 13 Raperda dibuka ke publik.

KOLAKA — LIRA Kolaka menyoroti satu dari 13 Raperda yang disetujui DPRD Kolaka pada 14 September 2026, yakni Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perbankan. Sorotan diarahkan pada keterbukaan dokumen dan dampak langsungnya terhadap APBD, bukan pada kinerja bank itu sendiri.

Ketua DPD LIRA Kolaka menegaskan, pihaknya mengakui Bank Sultra tumbuh positif. Namun ia menuntut kejelasan angka penyertaan modal Kolaka dan dividen yang kembali setiap tahun.

"Bank Sultra secara kinerja tumbuh positif, kita apresiasi. Namun sebagai bagian dari pemegang saham, masyarakat Kolaka berhak mengetahui secara transparan berapa penyertaan modal Kolaka dan berapa dividen yang diterima kembali setiap tahun untuk memperkuat APBD," ujar Ketua DPD LIRA Kolaka.

PAD Kolaka Rp 264,9 Miliar di Tengah Pendapatan Rp 1,71 Triliun

Angka fiskal jadi dasar sorotan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 1,71 triliun dari target Rp 1,74 triliun.

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 264,9 miliar. Komposisi tersebut membuat setiap rupiah penyertaan modal yang bersumber dari kas daerah punya bobot besar bagi ruang fiskal Kolaka.

Aset Bank Sultra Rp 14,8 Triliun, Dividen Dibagi Rp 314 Miliar

Di sisi lain, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra pada 13 Maret 2026 mencatat aset Rp 14,8 triliun dan laba bersih Rp 419 miliar. Sebesar Rp 314 miliar atau 75 persen dari laba dibagikan sebagai dividen kepada seluruh pemegang saham.

Bagi LIRA, proporsi dividen itu justru memperkuat alasan publik Kolaka mengetahui porsi kepemilikan daerahnya. Tanpa angka yang terbuka, warga sulit menilai apakah penyertaan modal benar-benar memperkuat APBD atau hanya berputar di atas kertas.

Minta Naskah Akademik dan Uji Publik untuk 13 Raperda

LIRA menilai pembahasan 13 Raperda sekaligus perlu dibarengi keterbukaan naskah akademik dan uji publik. Prioritas diberikan pada Raperda yang berkaitan langsung dengan keuangan daerah, perlindungan produk lokal, dan perizinan berusaha.

Tiga bidang itu disebut paling dekat dengan kehidupan warga: belanja daerah, nasib UMKM dan produk kampung, serta kemudahan izin bagi pelaku usaha kecil.

LIRA Ajukan Permohonan Informasi Resmi ke PPID Kolaka

Langkah konkret mulai diambil. DPD LIRA Kolaka akan mengajukan permohonan informasi resmi melalui PPID Kabupaten Kolaka agar 13 Raperda tersebut dapat diakses publik sebelum memasuki tahap fasilitasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan begitu, ruang partisipasi warga terbuka sebelum naskah dikunci di tingkat provinsi. Jika permohonan itu dipenuhi, publik Kolaka punya kesempatan menilai isi Raperda saat masih bisa diubah, bukan setelah berlaku.

Reporter: Udin Syamsul
Sumber: lira.or.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top