KENDARI — Aspirasi penjual BBM eceran di Kota Kendari sampai ke meja DPRD. Dalam rapat dengar pendapat, Selasa (27/10/2026), para pedagang meminta Pemkot Kendari mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan mereka kembali menjual BBM kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar, menyampaikan bahwa Undang-Undang Migas melarang penjualan BBM subsidi tanpa izin resmi. Aturan itu menjadi dasar mengapa pengecer tidak bisa berjualan bebas seperti sebelumnya.
Mengapa Penjual Eceran Diminta Berhenti Berjualan
La Ode Ashar meminta pihak kepolisian memberikan penjelasan hukum terkait posisi para pedagang pengecer. Menurutnya, status hukum pengecer perlu dipastikan agar tidak ada penindakan yang salah sasaran.
Kasat Reskrim Polresta Kota Kendari, Kompol Welliwanto Malau, yang hadir dalam RDP menjelaskan bahwa selama ini tindakan kepolisian lebih banyak menindak oknum yang menjual BBM subsidi ke lokasi tambang dengan harga industri.
"Selama ini tindakan kepolisian lebih banyak menindak oknum yang menjual BBM subsidi ke lokasi tambang dengan harga industri," kata Welliwanto dalam rapat tersebut.
Usulan Libatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, mengusulkan solusi agar pihak eksekutif dilibatkan. Ia meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari turun langsung mencari jalan keluar.
Langkah itu dinilai perlu agar penjual BBM eceran dapat kembali berjualan tanpa melanggar aturan. Selama ini pengecer menjadi tumpuan warga di sejumlah kawasan yang jauh dari stasiun pengisian bahan bakar.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi soal kebijakan baru bagi penjual eceran. DPRD Kota Kendari akan menindaklanjuti aspirasi pedagang dengan melibatkan eksekutif dan kepolisian.