KENDARI — Penghargaan Satya JKN Awards 2026 diberikan BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang dinilai konsisten menjalankan kewajiban kepesertaan. Sultra masuk kategori empat pemerintah provinsi penerima, bersama empat pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Selain pemerintah daerah, BPJS Kesehatan mengapresiasi 80 badan usaha. Rinciannya: 10 BUMN, 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil atau mikro.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut JKN sebagai instrumen negara untuk membangun masyarakat sehat dan produktif. Menurutnya, perlindungan kesehatan memberi kepastian akses pengobatan sekaligus menopang produktivitas dan perekonomian warga.
"JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan," ujar Cak Imin.
Ia menegaskan keberlanjutan program butuh gotong royong seluruh pihak. Pemerintah daerah diminta mendukung pelaksanaan JKN, sementara badan usaha wajib memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan kepesertaan JKN nasional mencapai 284,89 juta jiwa per 1 Oktober 2026. Angka itu setara 98,2 persen dari total penduduk Indonesia.
Namun cakupan kepesertaan aktif baru 79,49 persen. Prihati menyebut tantangan JKN bukan sekadar memperluas jumlah peserta, melainkan memastikan masyarakat tetap aktif memperoleh perlindungan kesehatan.
"Pekerja yang terlindungi kesehatannya akan merasa lebih tenang dalam bekerja, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha," jelasnya.
Prihati menggambarkan manfaat gotong royong dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Rata-rata biaya satu kali hemodialisis mencapai Rp786.200. Pasien yang menjalani dua kali seminggu atau sekitar delapan kali sebulan menanggung biaya pelayanan Rp6.289.600.
"Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah," ungkap Prihati.
Badan usaha diminta memastikan pekerja dan keluarganya terlindungi. Kewajiban itu mencakup pendaftaran seluruh pekerja, pelaporan data serta upah secara benar, hingga pembayaran iuran rutin dan tepat waktu.
Proses penilaian Satya JKN Awards 2026 dilakukan berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data. Tim Penilai Tingkat Nasional melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menegaskan kepatuhan dan kolaborasi menjadi faktor penting menjaga keberlanjutan Program JKN. Badan usaha diminta konsisten mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarga sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berperan strategis melalui penerbitan dan pelaksanaan regulasi, termasuk kebijakan perizinan dan pelayanan publik yang mendorong kepatuhan badan usaha. Sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait dinilai perlu agar kewajiban perlindungan pekerja berjalan konsisten sekaligus menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial Kesehatan.