Pencarian

Pemprov Sultra Raih Satya JKN Awards 2026, Bersama 3 Provinsi Lain dan 4 Kabupaten/Kota

Sabtu, 31 Oktober 2026 • 06:01:01 WIB
Pemprov Sultra Raih Satya JKN Awards 2026, Bersama 3 Provinsi Lain dan 4 Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penghargaan Satya JKN Awards 2026 dari BPJS Kesehatan.

KENDARI — Penghargaan Satya JKN Awards 2026 diberikan BPJS Kesehatan sebagai apresiasi atas kontribusi pemerintah daerah dan badan usaha memperluas perlindungan kesehatan bagi pekerja, keluarga, dan masyarakat. Selain empat pemerintah provinsi, empat pemerintah kabupaten/kota turut menerima award yang sama.

BPJS Kesehatan juga memberi apresiasi kepada 80 badan usaha yang dinilai menunjukkan komitmen tinggi mendukung perlindungan kesehatan pekerja. Rinciannya, 10 badan usaha milik negara, 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil atau mikro.

Mengapa Pemerintah Daerah Jadi Kunci Keberlanjutan JKN

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Program JKN sebagai solusi negara untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Menurutnya, perlindungan kesehatan berdampak langsung pada produktivitas dan perekonomian masyarakat.

"JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, Program JKN harus kita jaga bersama dengan memperkuat gotong royong yang melibatkan berbagai pihak," ujar Cak Imin.

Ia meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Program JKN agar layanan kesehatan dirasakan merata. Badan usaha juga diminta disiplin mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta JKN, mengingat sektor ini menjadi salah satu tumpuan perekonomian negara.

"Pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan layanan kesehatan secara merata. Melalui Satya JKN Awards 2026, komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam memperluas perlindungan kesehatan dapat terus terjaga demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan makmur," tegasnya.

284,89 Juta Jiwa Jadi Peserta JKN per Oktober 2026

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menilai keberhasilan Program JKN tidak cukup diukur dari jumlah penduduk terdaftar. Kepesertaan aktif, kepatuhan seluruh pihak, dan kesinambungan perlindungan kesehatan sama pentingnya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

"Per 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen dari total penduduk Indonesia, dengan cakupan kepesertaan aktif sebesar 79,49 persen," terang Prihati.

Prihati menambahkan, kepatuhan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerja, melaporkan data dan upah secara benar, serta membayar iuran rutin merupakan wujud tanggung jawab sekaligus bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

"Pekerja yang terlindungi kesehatannya akan merasa lebih tenang dalam bekerja, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha. Karena itu, kepatuhan badan usaha tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja dan keluarganya," ujarnya.

Rp 786.200 per Tindakan Cuci Darah, Ditanggung Gotong Royong Peserta

Dari sisi pembiayaan, rata-rata biaya satu kali tindakan cuci darah atau hemodialisis mencapai Rp786.200. Peserta yang menjalani cuci darah dua kali seminggu atau sekitar delapan kali sebulan membutuhkan biaya pelayanan Rp6.289.600 per bulan.

"Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah," kata Prihati.

Penilaian Satya JKN Awards 2026 dilakukan berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data dengan melibatkan Tim Penilai Tingkat Nasional lintas kementerian dan lembaga. Ajang bertema "Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa" ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam memperkuat perlindungan kesehatan.

Follow inisultra.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kolomrakyat.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks