KOLAKA — Pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota se-Sultra dihadiri ribuan kader dari 17 kabupaten/kota. Gubernur Andi Sumangerukka menilai pelantikan bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan momentum penguatan komitmen pengurus untuk mengabdi kepada masyarakat.
Ia menyampaikan harapan agar kepengurusan periode 2025–2030 mampu menjalankan amanah organisasi. Menurutnya, keberhasilan partai tidak hanya diukur dari kemenangan kontestasi politik, tetapi juga dari kontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan empat sektor prioritas pembangunan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agro-maritim. Keempat sektor itu menjadi fokus untuk mewujudkan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
Gubernur menegaskan kemajuan daerah tidak bisa diwujudkan pemerintah semata. Dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, dibutuhkan agar program pembangunan berjalan optimal.
Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan perbedaan organisasi maupun pilihan politik tidak boleh menghalangi sinergi demi kepentingan masyarakat. Sinergi, katanya, bukan berarti semua pihak harus berpandangan sama.
"Sinergi merupakan kesediaan untuk saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan dengan tetap berlandaskan aturan hukum serta menghormati setiap perbedaan," ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati. Partai politik dinilai berperan strategis menyalurkan aspirasi warga, melahirkan kebijakan daerah, dan mengembangkan pendidikan politik.
Gubernur mengajak keluarga besar Golkar Sultra membangun komitmen bersama pemerintah daerah. Harapannya, kebijakan dan program pembangunan terlaksana nyata, berkelanjutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, sejumlah kepala daerah, serta ribuan kader Partai Golkar.