KENDARI — Ridwan Bae menyoroti gaya kepemimpinan Andi Sumangerukka yang dinilainya belum cukup hadir di tengah persoalan masyarakat. Menurut legislator tersebut, jabatan gubernur menuntut keberanian mengambil keputusan dan kemampuan memastikan masalah warga benar-benar tuntas, bukan sekadar menghadiri agenda seremonial.
Sulawesi Tenggara punya karakter geografis yang tidak sederhana, mencakup daratan dan kepulauan. Tantangan pembangunan di wilayah seperti ini, mulai dari konektivitas jalan dan jembatan hingga pemerataan pelayanan publik, menuntut pemeriksaan langsung di lapangan.
Mengapa Laporan Birokrasi Tak Selalu Cukup
Laporan dari jajaran birokrasi memang dibutuhkan pemerintah provinsi. Namun dokumen itu tidak selalu mampu menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi warga di tingkat kampung dan kelurahan.
Jalan rusak, akses transportasi terbatas, pelayanan lambat, atau bantuan yang belum tepat sasaran butuh verifikasi langsung. Pemimpin perlu mendengar warga, melihat kondisi sebenarnya, lalu memastikan dinas terkait bergerak.
Kunjungan lapangan semestinya menghasilkan tindak lanjut yang jelas: siapa penanggung jawab, berapa anggaran yang dibutuhkan, kapan pekerjaan tuntas, dan bagaimana warga memantau perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai lebih penting daripada menghitung berapa kali pejabat berkunjung.
Koordinasi dengan 17 Kabupaten/Kota Jadi Ujian
Gubernur memegang posisi strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas wilayah. Sejumlah persoalan tidak bisa diselesaikan satu pemerintah daerah saja karena menyangkut konektivitas, pengelolaan sumber daya, dan kepentingan ekonomi regional.
Tanpa koordinasi yang efektif, pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri. Program antardaerah bisa tidak terhubung dan kebijakan provinsi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan kabupaten/kota.
Karena itu, koordinasi tidak boleh berhenti pada rapat dan dokumentasi. Harus ada agenda, target, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berkala yang bisa diukur publik.
Rekam Jejak Ridwan Bae di Politik Sultra
Ridwan Bae bukan nama baru di Sulawesi Tenggara. Ia pernah menjabat Bupati Muna dua periode, yakni 2000–2005 dan 2005–2010, sebelum melanjutkan kiprah di DPR RI pada periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Sebagai legislator, ia kerap dikaitkan dengan dorongan pembangunan infrastruktur dan program bantuan masyarakat, termasuk perumahan, jalan, jembatan, dan irigasi. Salah satu program yang mencuat adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas rumah warga.
Data alokasi BSPS Sultra tahun 2026 yang disebut dalam pemberitaan mencapai 8.973 unit rumah dengan anggaran Rp179,46 miliar, dibandingkan 1.129 unit pada 2025. Angka itu masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi kementerian terkait untuk memastikan status alokasi dan realisasinya.
Besarnya alokasi program tidak otomatis membuktikan seluruh bantuan merupakan hasil perjuangan satu orang. Kontribusi legislator, keputusan pemerintah, alokasi anggaran, dan realisasi di lapangan mesti dibedakan secara jelas.
Kritik Harus Dijawab dengan Capaian
Publik menunggu bukti bahwa pemerintah provinsi bekerja, bukan hanya pernyataan resmi. Kritik terhadap Gubernur Sultra sebaiknya dijawab dengan menunjukkan hasil yang bisa dirasakan warga di 17 kabupaten/kota.
Kepemimpinan tidak hanya diuji dari kemampuan mengendalikan birokrasi. Ia juga diukur dari kemampuan menyatukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan bersama, dari jalan rusak di pelosok hingga layanan publik yang merata.