KENDARI — Penilaian itu disampaikan Sucianti saat diwawancarai di Kendari, Selasa (3/11/2026), merespons momen saling berpelukan antara ASR dan Ridwan Bae di pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Sultra di Kabupaten Kolaka, Minggu (1/11/2026). Menurut dia, keakraban tersebut mengirim pesan bahwa kompetisi politik tidak harus berujung pada perpecahan.
Sucianti menyebut ASR dan Ridwan Bae sebagai dua tokoh besar Sultra yang punya peran strategis menentukan arah pembangunan daerah. Keduanya diharapkan saling menguatkan meskipun berasal dari latar belakang dan kekuatan politik berbeda.
Untuk menggambarkan hubungan keduanya, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) itu memakai perumpamaan sepasang sepatu. Menurut dia, dua tokoh tidak bisa melangkah ke arah berlawanan karena akan menentukan ke mana Sulawesi Tenggara dibawa.
"Beliau berdua ibarat sepasang sepatu, harus berjalan seiring. Tidak bisa berjalan berlawanan. Kalau satu ke kiri dan satu ke kanan, mau dibawa ke mana arah Sulawesi Tenggara?" ujar Sucianti.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan politik merupakan hal lumrah dalam demokrasi. Namun dinamika itu semestinya tidak menghilangkan ruang komunikasi dan kerja sama antartokoh, terutama ketika kepentingan masyarakat menjadi taruhannya.
Ketua Umum BPD HIPMI Sultra periode 2018–2022 itu menilai kedua tokoh memiliki kapasitas yang dapat saling melengkapi. Ridwan Bae merupakan politisi senior Golkar dengan pengalaman politik dan jaringan di tingkat nasional, sementara ASR sebagai kepala daerah memahami kebutuhan dan tantangan pembangunan di lapangan.
Kolaborasi itu dinilai dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam memperjuangkan dukungan anggaran serta program pembangunan bagi Sultra.
"Bapak Ridwan Bae punya jam terbang politik tinggi di Senayan, sementara Bapak ASR sebagai kepala daerah paham betul kebutuhan di lapangan. Jika potensi nasional dan daerah ini bersinergi, pengawalan anggaran serta program pembangunan dari pusat dapat terdorong maksimal ke Sultra," jelas Sucianti.
Meski mendorong hubungan harmonis, Sucianti mengingatkan rekonsiliasi bukan berarti menghilangkan fungsi kritik dan pengawasan. Menurut dia, kritik tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor kepentingan publik.
"Kritik adalah fungsi kontrol, rekonsiliasi adalah kedewasaan politik," tegasnya.
Ia berharap kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara konstruktif. Sebaliknya, pemerintah daerah juga perlu menerima masukan dengan bijak tanpa menjadikan perbedaan pandangan sebagai sumber konflik berkepanjangan.
"Fungsi DPR memang mengawasi dan memberikan masukan, bukan sekadar menyanjung. Namun, penerimaannya juga harus bijak. Kritik adalah fungsi kontrol, sedangkan rekonsiliasi adalah wujud kedewasaan politik. Jika ada dinamika, sebaiknya diredam demi satu tujuan, yaitu membela kepentingan masyarakat Sultra," tuturnya.
Sucianti berharap keakraban ASR dan Ridwan Bae tidak berhenti sebagai simbol kedekatan personal di hadapan publik. Masyarakat, kata dia, menantikan tindak lanjut berupa sinergi kebijakan, dukungan terhadap pembangunan daerah, serta program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung.
Menurut dia, perbedaan partai politik maupun strategi perjuangan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi para pemimpin untuk membangun komunikasi dan kolaborasi.
"Sebagai generasi muda Sulawesi Tenggara, saya percaya bahwa kemajuan daerah tidak dibangun melalui polarisasi yang berkepanjangan, tetapi melalui kolaborasi, gagasan, dan komitmen bersama. Kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa bekerja sama. Sebab, kepentingan masyarakat jauh lebih besar daripada perbedaan politik antarelite," pungkasnya.