KENDARI — Laporan AMPK Sultra menyasar dugaan kelalaian pengawasan proyek pembangunan enam Ruang Kelas Belajar (RKB) SMP Negeri 1 Kolaka Utara. Pekerjaan itu dikerjakan CV KAA dengan nilai kontrak Rp2.354.400.000. Persoalan mencuat setelah pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sultra menemukan denda keterlambatan tidak pernah dipungut.
Berdasarkan perhitungan kontrak, denda yang seharusnya dikenakan ke penyedia mencapai Rp133.628.109. Hingga pemeriksaan BPK berakhir, kewajiban itu belum ditindaklanjuti.
Pekerjaan proyek mengalami keterlambatan 63 hari kalender. Laporan progres menunjukkan hingga 24 Desember 2025, realisasi fisik baru 41 persen. Pekerjaan kemudian dinyatakan selesai 100 persen lewat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tertanggal 25 Februari 2026.
AMPK mempertanyakan mekanisme pengawasan proyek, termasuk alasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum mengenakan sanksi ke kontraktor padahal keterlambatan sudah diketahui. Organisasi itu menilai persoalan ini bukan sekadar administratif karena menyangkut kepatuhan kontrak dan tanggung jawab pejabat dalam mengamankan keuangan negara.
AMPK mendesak Kejati Sultra memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara, PPK, serta kontraktor pelaksana. Pemeriksaan diminta mengklarifikasi seluruh proses pelaksanaan proyek dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Penegak hukum juga diminta menelusuri apakah denda yang tak dikenakan terjadi akibat kelalaian, pembiaran, kesengajaan, atau perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami tidak ingin temuan BPK hanya berakhir sebagai catatan pemeriksaan tanpa tindak lanjut hukum. Kejati Sultra harus berani mengusut, membuka pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat, dan memastikan kewajiban keuangan negara dipulihkan apabila terbukti terdapat kerugian," kata penanggung jawab aksi, Laode Muh Syawal.
Syawal menyebut laporan resmi ke Kejati Sultra merupakan bentuk keseriusan AMPK mengawal persoalan hingga memperoleh kepastian hukum. Menurutnya, temuan BPK tidak boleh berhenti sebatas catatan pemeriksaan tanpa tindak lanjut jelas.
"Penegakan hukum dalam perkara ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin setiap kewajiban penyedia maupun tanggung jawab pejabat pengelola anggaran dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
AMPK menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan dan meminta Kejati Sultra memberi perhatian serius terhadap dugaan persoalan di proyek enam RKB SMPN 1 Kolaka Utara.