KENDARI — Kepala Dinas PUPR Kendari Muhammad Jayadi menyatakan pihaknya telah menyurati seluruh kontraktor untuk menindaklanjuti kewajiban pembayaran denda. Surat itu dikirim setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kekurangan penerimaan daerah Rp1.138.769.014 dari keterlambatan lima proyek tahun anggaran 2025.
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkot Kendari Tahun 2025 tertanggal 22 Mei 2026. BPK menilai keterlambatan terjadi karena pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memadai.
Mekanisme Potong Hak Kontraktor Jadi Jaminan Pelunasan
Pemkot Kendari masih menahan sisa pembayaran pekerjaan kontraktor. Dana itu akan dipakai sebagai jaminan pelunasan denda keterlambatan.
"Mekanisme yang kami sepakati, ketika kita bayarkan semua hak mereka, maka langsung terpotong dengan dendanya," jelas Jayadi, Jumat (13/11/2026).
Jayadi mengakui kontraktor sempat mempertanyakan kewajiban denda karena pekerjaan mereka belum terbayarkan penuh. Karena itu, pencairan sisa pembayaran menjadi syarat sebelum denda bisa ditagih.
"Masalah denda pasti tetap kita tindak lanjuti dan sudah kita surati semua. Tapi mereka juga mempertanyakan bagaimana mau membayar denda, sementara pekerjaan mereka belum terbayarkan semua," ujar Jayadi.
Rincian Denda di Lima Ruas Jalan dan Drainase
Denda terbesar melekat pada pembangunan Jalan Dangga-Budi Utomo Baru, yakni Rp852 juta. Sisanya tersebar di empat paket pekerjaan lain dengan nilai jauh lebih kecil.
- Pembangunan Jalan Dangga-Budi Utomo Baru: Rp852 juta
- Rehabilitasi Jalan Teratai, Seroja, dan Dowiawi: Rp10,47 juta
- Rehabilitasi ruas jalan di Punggolaka dan Lalodati: Rp87,93 juta
- Peningkatan Jalan Nanga-Nanga: Rp87,91 juta
- Pembangunan drainase Jalan Syech Yusuf: Rp100,38 juta
Dinas PUPR Kendari terus berkoordinasi dengan Inspektorat untuk memastikan kewajiban kontraktor segera diselesaikan. Jayadi menegaskan pembayaran denda tidak akan dihapus, hanya menunggu urutan pencairan hak kontraktor.
Bagi warga Kendari, kelima paket itu menyangkut ruas jalan dan saluran drainase yang mereka lewati sehari-hari. Keterlambatan pekerjaan berarti perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut ikut tertunda.