KENDARI — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra Mastri Susilo, S.Pd., M.P., menilai forum konsultasi publik bukan sekadar agenda pertemuan rutin. Menurutnya, forum itu menjadi ruang bagi penyelenggara layanan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan secara berkala.
Dalam forum tersebut, Mastri menyampaikan materi soal kebijakan dan regulasi keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, serta standar pelayanan publik. Forum konsultasi publik, katanya, wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.
Mastri merinci dua hal yang perlu dilakukan melalui forum tersebut. Pertama, meninjau atau menyusun standar pelayanan secara periodik. Kedua, mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat selama satu tahun terakhir beserta rekomendasi perbaikannya.
Standar pelayanan publik, tegasnya, menjadi bagian penting untuk menjamin masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata. "Standar pelayanan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan merata," ujar Mastri di hadapan peserta forum.
Ombudsman Sultra juga mengapresiasi langkah BGTK Sultra yang mengoptimalkan forum dengan membahas koordinasi Satuan Tugas Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Keberadaan satgas itu dinilai strategis untuk merespons persoalan yang dihadapi guru, terutama saat berhadapan dengan persoalan hukum dalam menjalankan tugas pendidikan.
Mastri menyebut saat ini terdapat guru yang menghadapi tindakan hukum, termasuk akibat laporan langsung dari peserta didik. Ia juga menyinggung nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan kementerian yang membidangi pendidikan, dengan Satgas Perlindungan Guru sebagai salah satu turunannya.
"Perlindungan terhadap guru menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian," kata Mastri.
Mastri menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterbukaan informasi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan. Sementara standar pelayanan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan merata.
Bagi Ombudsman, dua aspek itu saling melengkapi. Keterbukaan informasi membuka akses warga terhadap proses layanan, sedangkan standar pelayanan menjadi tolok ukur apakah layanan yang diterima sudah sesuai ketentuan.
Forum Konsultasi Publik BGTK Sultra di Hotel Fortune Kendari menjadi kesempatan bagi balai tersebut mempertanggungjawabkan capaian layanan sepanjang tahun. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan dalam forum itu menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya.