KENDARI — Kepala BGTK Sultra Surip Widodo menyebut forum konsultasi publik itu membahas tiga agenda utama: peninjauan tujuh standar layanan, pembentukan Satgas Perlindungan PTK, dan penyusunan bahan publikasi program tahun 2026. Peserta datang dari organisasi profesi, dinas pendidikan, akademisi, dewan pendidikan, kepala sekolah, hingga guru.
Evaluasi standar layanan dibuka dengan pemaparan materi keterbukaan informasi publik dan standar pelayanan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Setelah itu peserta diberi ruang memberi masukan terhadap standar yang selama ini berjalan.
Satgas Jadi Pintu Pertama Sebelum Kasus Guru Naik ke Aparat Hukum
Satgas Perlindungan PTK diposisikan sebagai wadah koordinasi awal ketika guru atau kepala sekolah tersangkut persoalan, baik sebagai korban maupun pihak yang dilaporkan. Alur yang diharapkan: persoalan masuk ke satgas, diteruskan ke Dinas Pendidikan, lalu diadvokasi Ombudsman.
"Kalau ada apa-apa nanti larinya ke Satgas dulu, ke Dinas Pendidikan, kemudian diadvokasi oleh Ombudsman supaya tidak melebar atau sampai ke APH. Itu harapannya," kata Surip Widodo.
Lewat skema itu, guru dan kepala sekolah punya ruang pendampingan saat menghadapi masalah dalam menjalankan tugas. BGTK berharap persoalan tidak langsung berkembang menjadi perkara yang lebih luas.
Program Sudah Jalan, Dokumentasi dan Publikasi Belum Optimal
Agenda ketiga menyoroti lemahnya pendokumentasian capaian program. Sejumlah kegiatan BGTK Sultra sudah terlaksana, tetapi hasilnya belum terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik. Bahan publikasi disiapkan dalam bentuk digital maupun cetak.
Forum ini juga menjadi bagian rangkaian puncak peringatan Bulan Guru di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya BGTK menggelar kegiatan mengajar di sekolah yang melibatkan pejabat fungsional, yakni para pelatih guru, agar ikut merasakan langsung proses pembelajaran bersama siswa di kelas.
Koordinasi Lintas Daerah Jadi Kunci Perbaikan Mutu Pendidikan
Keterlibatan 17 kabupaten dan kota diharapkan memperkuat koordinasi antar-daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tiga hasil yang dibidik BGTK: layanan makin baik, perlindungan guru makin kuat, dan capaian program diketahui masyarakat luas.
Bagi daerah, satgas memberi jalur resmi menangani sengketa yang melibatkan tenaga pendidik tanpa harus langsung berurusan dengan proses hukum. Mekanisme itu menunggu penguatan kelembagaan di tingkat dinas pendidikan masing-masing kabupaten dan kota.