KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mematangkan tata kelola data daerah sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan yang akurat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan yang melibatkan Dinas Kominfo, Bappeda, dan BPS Sultra ini merupakan implementasi nyata dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, La Ode Fasikin, menegaskan bahwa kualitas data sangat menentukan efektivitas penganggaran hingga pemantauan kinerja pemerintah.
“Dari datalah seluruh pembangunan dapat bergerak dengan baik. Tanpa data yang bermutu, pembangunan tidak akan berjalan optimal karena data adalah roh dalam setiap pengambilan kebijakan,” tegas Fasikin saat membuka acara.
Integrasi Sistem dan Target 2026
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa salah satu lompatan besar tahun ini adalah integrasi e-Walidata ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Beberapa poin teknis yang menjadi fokus utama dalam rapat ini meliputi:
Himpun 53 Jenis Data: Pengumpulan data sektoral dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pendampingan BPS: Pembagian kelompok kerja didampingi langsung oleh BPS Sultra untuk menjamin keseragaman standar dan kualitas data.
Efisiensi Anggaran: Identifikasi ini bertujuan menghindari duplikasi kegiatan statistik yang berpotensi memicu pemborosan anggaran.
Selain untuk kepentingan internal, sinkronisasi data ini diproyeksikan dapat meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulawesi Tenggara serta mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di mata publik.
Melalui koordinasi yang lebih erat antara produsen data (OPD), walidata (Diskominfo), dan pembina data (BPS), Pemprov Sultra optimistis pembangunan di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih terarah dan tepat sasaran.
