Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan masyarakat berhak mengajukan sanggahan dan usulan baru atas ketidaksesuaian data desil yang berdampak pada validasi penerima bantuan sosial. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau operasional bangunan SRT 3 Sulsel di Makassar, Selasa (15/9), menyusul temuan 1,4 juta penerima bansos yang terindikasi judi online.
MAKASSAR — Kementerian Sosial membuka ruang koreksi seluas-luasnya bagi warga yang merasa data kesejahteraannya salah kelompok. Saifullah Yusuf menegaskan sanggahan bisa disampaikan langsung, baik oleh individu maupun melalui pengurus RT/RW dan operator data tingkat desa.
Menurut dia, penentuan kelayakan penerima bansos tidak hanya memakai tingkat pengeluaran. Sejumlah indikator lain turut dihitung, dan rumusannya disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami sangat memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau diusulkan kembali. Karena memang belum semua data kita lakukan ground check. Setiap masukan dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti dan kita lakukan pemutakhiran data," ujar Saifullah di Makassar, Selasa (15/9).
Mengapa Desil Bisa Salah Sasaran
Desil adalah sistem pengelompokan warga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kesalahan penempatan desil membuat target dan sasaran program peningkatan kesejahteraan meleset.
Saifullah menyebut keterbukaan data jadi kunci agar koreksi bisa masuk lebih cepat. Warga, pengurus lingkungan, hingga operator desa dipersilakan memberi masukan langsung ke Kemensos.
Kemensos berkomitmen memperbarui data penerima bantuan secara berkala. Proses verifikasi disebutnya berjalan terus selama masukan dari lapangan masih mengalir.
KTP Lansia Dipakai Orang Lain untuk Judi Online
Salah satu kendala terbesar dalam pendataan adalah penyalahgunaan identitas. Saifullah mengungkap temuan penerima bansos berdesil tinggi yang ternyata korban pemakaian KTP oleh pihak lain.
Identitas tersebut dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk pembelian aset, pendaftaran perusahaan, hingga aktivitas judi online. Dari 1,4 juta penerima bansos yang terindikasi judi online, lebih dari 1 juta di antaranya memakai identitas anak, cucu, atau keluarga.
"Banyak kasus lansia sebatang kara tidak mendapat bansos, ternyata KTP-nya dimanfaatkan orang lain," ungkap Mensos.
Terhadap kasus semacam itu, Kemensos tetap menyalurkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Status kependudukan korban turut diluruskan agar tidak lagi terblokir dari program bantuan.
Sanksi Berjenjang bagi ASN yang Terlibat
Kemensos sedang mendalami sanksi berjenjang bagi aparatur sipil negara yang terdeteksi terlibat judi online. Sanksi dimulai dari penutupan rekening hingga pemberhentian jika terbukti memakai dana kantor atau mengalami kecanduan.
Penelusuran kasus ini berjalan paralel dengan pemutakhiran data penerima bansos di seluruh daerah. Setiap temuan dugaan penyalahgunaan identitas ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan basis data.
Rencana Bantuan Berubah Jadi Transfer Tunai
Jika keakuratan data penerima bansos sudah optimal, pemerintah merencanakan pengalihan skema bantuan. Subsidi barang seperti BBM dan LPG 3 kg akan digantikan mekanisme cash transfer atau transfer tunai langsung.
Tujuannya agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak lagi salah alamat akibat data desil yang keliru. Namun rencana itu baru berjalan setelah seluruh sanggahan dan pemutakhiran data tuntas dikerjakan.
