JAKARTA — Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyebut forum dengar publik dirancang sebagai kanal resmi bagi warga menyampaikan keluhan atas program pemerintah. Aspirasi yang terkumpul akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendapat respons serta tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Rencana itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII di Gedung DPR RI, Jakarta. Menurut Syahganda, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bakom serius mendengarkan suara rakyat.
Dua Indikator Kinerja Baru Mulai 2027
Bakom akan menambahkan dua indikator kinerja mulai 2027. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah. Kedua, kecepatan penyampaian aspirasi masyarakat hingga masuk ke pengambilan kebijakan.
Penambahan indikator itu berangkat dari pengakuan Syahganda bahwa jangkauan informasi yang luas belum tentu membuat masyarakat memahami program pemerintah. "Komunikasi pemerintah berhasil ketika rakyat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program di kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Kanal Komunikasi Bakom Dioptimalkan
Selain forum dengar publik, Bakom mengoptimalkan peran dan fungsi kanal komunikasi yang dimilikinya untuk mengukur aspirasi publik. "Pertama, menghimpun aspirasi publik melalui forum dengar publik dan pengukuran aspirasi publik," kata Syahganda dalam rapat tersebut.
Bakom juga memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Caranya melalui pelatihan juru bicara serta peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dasbor Program Prioritas Terintegrasi
Tata kelola komunikasi berbasis data menjadi bagian lain dari rencana Bakom. Lembaga itu akan mengembangkan dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Dua dasbor tersebut disebut menjadi alat pendukung agar penyampaian informasi pemerintah lebih terukur. Syahganda menegaskan komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Rapat bersama Komisi XIII DPR RI menjadi forum pertama Bakom memaparkan rencana kerja tersebut ke publik. Jadwal pasti pelaksanaan forum dengar publik 2027 belum disebutkan dalam rapat itu.