TIRAWUTA — Proyek Cetak Sawah Rakyat yang diklaim sebagai program Tanggung Jawab Sosial (CSR) di sejumlah kecamatan Kolaka Timur itu menyisakan persoalan. Kontrak pekerjaan telah berakhir, namun aktivitas di lapangan tetap berlanjut tanpa kejelasan status.
Tanaman milik warga di lahan yang dipakai proyek dihancurkan. Pembukaan sawah baru tidak selesai sesuai jadwal. Hingga kini belum ada pemeriksaan mendalam dari penegak hukum terhadap Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.
Keluhan Warga Sampai ke DPRD Kolaka Timur
Ketua Komisi III DPRD Kolaka Timur Dr. Irwansyah, S.H., M.H., yang juga anak petani, menilai program Cetak Sawah Rakyat sebenarnya sangat baik. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda.
"Setiap kali saya turun menyerap aspirasi masyarakat, selalu ada keluhan tentang cetak sawah ini yang tak kunjung selesai. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Aparat penegak hukum seharusnya turun secepatnya," tegas Irwansyah, Kamis (5/11/2026).
Menurut Irwansyah, lahan-lahan tersebut tidak dikelola secara serius oleh penyedia jasa sehingga merugikan warga. Ia meminta Gubernur dan Bupati Koltim memanggil semua pihak terkait agar masyarakat tahu di mana letak kesalahannya.
Irwansyah juga menekankan bahwa Koltim sebagai daerah otonomi perlu penanganan serius, baik dari anggaran APBD maupun APBN.
Tim Teknis Bantah Disebut Juru Bayar Proyek
Kepala Bidang PSP Prasarana dan Sarana Pertanian Distanak Sultra Gesit Setio Putra, S.Pt., yang juga tim teknis proyek cetak sawah Kolaka Timur, membantah disebut sebagai juru bayar proyek.
"Siapa bilang saya juru bayar? Saya hanya mencarikan alat untuk pekerjaan atas perintah Kadis lama. Uang diberikan kepada saya hanya untuk membayar sewa alat, hanya sampai di situ," kata Gesit.
Mantan Kepala Distanak Koltim sekaligus mantan PPK proyek, Ridwan, enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan sudah tidak lagi menjabat di Dinas Pertanian Kabupaten.
"Iya Pak, saya sudah tidak lagi di Distanak. Bisa dikonfirmasi ke tim teknis terkait Kolaka Timur," tutup Ridwan.
Kadis Distanak Sultra Lempar Tanggung Jawab ke PPK
Kepala Distanak Sultra juga tidak mau berkomentar panjang saat diminta tanggapan. Pejabat tersebut menyerahkan persoalan kembali ke PPK proyek.
"Kita tanya saja PPK-nya Pak, siapa yang mengerjakan," ujarnya lewat pesan WhatsApp.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian siapa pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek dan menanggung kerugian masyarakat. Persoalan ini mencuat di tengah sorotan terhadap tata kelola program cetak sawah di daerah otonomi seperti Kolaka Timur.