KONAWE KEPULAUAN — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Konawe Kepulauan, Harsin Abd. Rahim, menyatakan alokasi itu merupakan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum yang pelaksanaan teknisnya diserahkan ke BPJN Sulawesi Tenggara. Pekerjaan saat ini masih dalam tahap penyusunan kontrak.
“Tahun ini kita mendapatkan kucuran pengaspalan lagi dari APBN sepanjang 3,9 kilometer pada ruas Tondongito menuju Mosolo,” kata Harsin, Selasa (10/11/2026).
Dua Paket Pekerjaan: Rp16 Miliar dan Rp13 Miliar
Pengaspalan ruas Tondongito–Mosolo dibagi menjadi dua paket. Paket A mencakup 2,25 kilometer dengan pagu anggaran Rp16 miliar, sedangkan Paket B sepanjang 1,65 kilometer digelontorkan Rp13 miliar.
Total pagu kedua paket mencapai Rp29 miliar. Pemkab Konkep berharap pekerjaan fisik dapat dimulai pada akhir November 2026.
Empat Ruas Jalan Diusulkan untuk Anggaran 2027
Pemkab Konawe Kepulauan menyiapkan empat ruas jalan untuk diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sulawesi Tenggara pada 2027. Keempatnya meliputi Mosolo–Nambo Jaya sepanjang 6 kilometer, Tekonea–Kekea 3 kilometer, Mataiwoi–Tombaone 4 kilometer, serta sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan Langara yang kini rusak berat.
Harsin berharap program IJD terus berlanjut agar jalan lingkar Pulau Wawonii dapat diselesaikan bertahap. Pemkab Konkep menargetkan seluruh pengaspalan jalan lingkar tuntas pada 2028.
APBD Ikut Biayai Pengaspalan 2026
Selain dukungan APBN, Pemkab Konkep mengalokasikan APBD untuk melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 2026. Melalui APBD reguler, pemerintah daerah mengerjakan lanjutan pengaspalan ruas Munse–Tekonea sepanjang 1,8 kilometer dan ruas Wawobili–Kampa sepanjang 800 meter.
Pada APBD Perubahan 2026, pengaspalan ruas Munse–Tekonea dilanjutkan lagi sepanjang 1 kilometer. Pemda juga mengalokasikan pengaspalan ruas bypass dari depan Koramil menuju Masjid Agung Al Amal, sekitar 200 meter.
Mengapa Jalan Lingkar Penting bagi Warga Wawonii
Sebagai daerah kepulauan, Wawonii bergantung pada jalan darat untuk menghubungkan pusat-pusat permukiman. Jalan yang memadai memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan serta mempermudah warga mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Peningkatan konektivitas diharapkan menekan hambatan transportasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang selama ini membutuhkan perbaikan akses infrastruktur.