KENDARI — Lima lembaga negara di Sulawesi Tenggara memutuskan untuk mempercepat pertukaran data sebagai kunci utama menjaga stabilitas keuangan daerah. Keputusan ini mengemuka dalam forum BIJAK yang mempertemukan OJK, Bank Indonesia, BPS, Kepolisian, dan Kejaksaan di tengah kompleksitas tantangan ekonomi seperti maraknya aktivitas keuangan ilegal dan fenomena shadow economy.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha menegaskan, efektivitas pengawasan tidak lagi bertumpu pada besarnya kewenangan masing-masing institusi. Justru kecepatan saling bertukar informasi antarlembaga yang menentukan keberhasilan mencegah kebocoran di sektor keuangan.
“Yang membuatnya efektif bukan kewenangan masing-masing, melainkan kecepatan bertukar informasi,” ujar Bismi dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Kelima institusi memiliki fokus kerja yang berlainan, namun saling terhubung. OJK berkonsentrasi pada pengawasan sektor jasa keuangan, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BPS berperan menyuplai data sebagai basis kebijakan, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan bekerja di lini penegakan hukum.
Kolaborasi ini dinilai krusial karena potensi penyalahgunaan sektor sumber daya alam dan praktik ekonomi bayangan berisiko mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Penguatan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pun terus dijalankan secara paralel.
Di luar urusan pengawasan, OJK gencar memperluas literasi keuangan masyarakat. Hingga semester pertama tahun ini, lebih dari 47 ribu warga Sulawesi Tenggara telah mengikuti program edukasi yang digelar di berbagai wilayah.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dampak program inklusi keuangan telah dirasakan lebih dari 473 ribu masyarakat. Rinciannya mencakup Program KEJAR yang menjangkau 291.842 pelajar, pembiayaan bagi 6.323 mahasiswa rentan, hingga program JAMPENA yang memberi perlindungan kepada pekerja rentan.
Upaya tersebut tidak berhenti pada angka-angka literasi. Bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, OJK mendorong penguatan ekonomi riil lewat program Ekosistem Keuangan Inklusif di Kampung Nelayan, Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe.
Di Konawe Selatan, pengembangan komoditas kakao juga diakselerasi melalui pembiayaan, pendampingan usaha, dan hilirisasi produk. Langkah ini berjalan seiring dengan capaian makroekonomi daerah yang mencatat pertumbuhan ekonomi 6,23 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp52,55 triliun.
Bagi OJK, angka tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi data antara BPS, Bank Indonesia, dan OJK sendiri sebagai fondasi perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Sinergi ini pada akhirnya diarahkan untuk memastikan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara berjalan legal, transparan, dan tercatat agar pertumbuhan yang digenjot benar-benar dirasakan masyarakat.