SULAWESI TENGGARA — Pemerintah mengalokasikan Rp 508,2 triliun untuk belanja perlindungan sosial dalam APBN 2026, dengan porsi terbesar untuk subsidi energi Rp 210,1 triliun. Alokasi tersebut dibagi ke empat kelompok kebutuhan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan masyarakat. Angka ini menjadi instrumen utama menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan di tengah tekanan ekonomi.
Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran perlinsos berperan ganda: melindungi masyarakat dari risiko sosial sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan. "Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8).
Angka Rp 508,2 triliun itu sendiri masih berupa usulan dalam dokumen RAPBN, bukan realisasi belanja yang sudah tersalurkan ke masyarakat. Pembeda ini penting karena serapan anggaran perlinsos kerap menjadi sorotan tiap akhir tahun.
Dari total Rp 508,2 triliun, pemerintah memecahnya ke dalam empat klaster. Pemenuhan kebutuhan dasar menyerap Rp 315,5 triliun, layanan pendidikan Rp 37,5 triliun, layanan kesehatan Rp 69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat Rp 86,2 triliun.
Subsidi listrik mendominasi klaster kebutuhan dasar dengan Rp 104,6 triliun, disusul LPG tabung 3 kilogram Rp 80,3 triliun. Kombinasi keduanya menyerap hampir 88% dari total subsidi energi.
PKH menyasar keluarga kurang mampu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lanjut usia. BPNT atau Kartu Sembako diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga penerima.
Di luar bantuan tunai, perlinsos menjangkau siswa dan mahasiswa lewat PIP dan KIP Kuliah, peserta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pelaku usaha yang menerima subsidi KUR. Pemerintah juga menyalurkan bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi 140 juta peserta dengan pagu Rp 1,2 triliun.
Untuk tahun anggaran berikutnya, pemerintah mencantumkan pagu perlinsos Rp 549,9 triliun dalam RAPBN 2027. Sejumlah program utama tetap berlanjut dengan cakupan yang disesuaikan.
PKH dipertahankan untuk 10 juta KPM, Program Sembako untuk 17,8 juta KPM, dan Atensi Sosial serta Penanganan Bencana bagi 13,5 ribu orang. Bantuan iuran JKP mencakup 74,8 juta orang, turun dari 140 juta peserta pada 2026.
Subsidi BBM tertentu dialokasikan untuk 20,09 juta kiloliter, PIP bagi 22,1 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan iuran JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III untuk 49,6 juta peserta, serta subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur.
Masyarakat yang merasa berhak dapat mengajukan PKH maupun BPNT secara mandiri melalui Portal Perlindungan Sosial. Pendaftaran memakai Identitas Kependudukan Digital untuk masuk dan memverifikasi identitas.
Setelah masuk, pendaftar memilih program bantuan, mengisi data yang diminta, menyetujui penggunaan data pribadi untuk verifikasi, lalu menyimpan nomor pendaftaran. Pengajuan tidak otomatis menjadikan seseorang penerima bantuan karena data tetap diperiksa dan kelayakan calon penerima harus diverifikasi.
Digitalisasi perlinsos menjadi salah satu prioritas pemerintah memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tujuannya mempersempit celah bantuan salah sasaran yang selama ini menggerus efektivitas belanja sosial.