BAUBAU — Kapolres Baubau AKBP Noer Alam, S.I.K. mengumpulkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (25/8/2026). Pertemuan ini menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Baubau.
Dalam forum tersebut, tiga persoalan strategis menjadi fokus pembahasan. Pertama, sengketa lahan yang melibatkan kawasan Bandara Betoambari. Kedua, persoalan dualisme kepemimpinan di Kesultanan Buton yang masih menyisakan gejolak. Ketiga, upaya pencegahan dan penanganan aksi premanisme yang kerap meresahkan warga.
Pendekatan Musyawarah dan Jalur Hukum
Noer Alam menegaskan bahwa seluruh pihak didorong untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur musyawarah dan komunikasi yang intensif. Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama sebelum menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah ini penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Baubau,” kata Noer Alam, Selasa (25/8/2026).
Sinergitas Lintas Instansi untuk Stabilitas Daerah
Menurut Kapolres, rapat koordinasi ini bukan sekadar membahas penyelesaian masalah yang sudah muncul. Lebih dari itu, forum ini menjadi bagian dari penguatan langkah pencegahan terhadap potensi konflik dan berbagai gangguan Kamtibmas lainnya yang mungkin terjadi ke depan.
“Sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda diharapkan mampu menghasilkan langkah penanganan yang terukur serta menjaga suasana Kota Baubau tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Komitmen Bersama Menjaga Kota Baubau
Semangat “Bersinergi, bersama menjaga Kota Baubau tetap aman, tertib dan kondusif” menjadi penekanan dalam koordinasi tersebut. Pesan ini diharapkan menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan aparat keamanan di wilayah Kota Baubau.
Rapat koordinasi ini menjadi catatan penting bagi publik bahwa persoalan sosial dan historis seperti dualisme Kesultanan Buton serta sengketa lahan bandara membutuhkan penanganan yang hati-hati. Pendekatan kolaboratif antarinstansi dinilai sebagai jalan tengah terbaik agar persoalan tidak berlarut-larut dan mengganggu aktivitas masyarakat.
