SULAWESI TENGGARA — Fenomena kelangkaan BBM bersubsidi di Makassar berbuntut panjang. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan tengah mendalami kemungkinan adanya permainan oknum di lapangan.
"Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali," tuturnya kepada wartawan di Makassar.
Antrean Mengular hingga SPBU Tutup
Pantauan di lapangan menunjukkan dampak kelangkaan sudah terasa nyata. Di Jalan Perintis Kemerdekaan, antrean kendaraan mengular hingga ke arah Kabupaten Maros. Situasi serupa terjadi di sejumlah lokasi lain.
SPBU di samping Kodam XIV Hasanuddin terpaksa menutup layanan lantaran tidak ada pasokan. SPBU di Jalan Pajaiyyang juga bernasib sama, dengan stok pertalite dan pertamax habis sebelum pengiriman berikutnya tiba.
Koordinasi dengan Pertamina dan Pemilik SPBU
Polisi memastikan langkah penyelidikan tidak berhenti pada pengumpulan informasi. Kombes Pol Didik Supranoto menyebut pihaknya segera berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pertamina dan pemilik SPBU.
Ancaman hukum disampaikan tegas. Kepolisian menyatakan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik itu penimbunan maupun penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi.
Pertamina Klaim Pasokan Aman
PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi sebelumnya menyatakan stok BBM di wilayahnya aman. Namun perusahaan pelat merah itu mengakui perlunya pengawasan ketat dari semua pihak.
Pernyataan itu mengindikasikan gangguan distribusi lebih mungkin disebabkan ulah oknum dibanding kekurangan pasokan dari kilang. Penyalahgunaan BBM subsidi kerap terjadi dalam bentuk penjualan ke industri atau penimbunan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Masyarakat di Makassar pun berharap penyelidikan berujung pada tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Antrean panjang yang terjadi berhari-hari jelas mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
