SULAWESI TENGGARA — Jakarta — Tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali memanggil saksi dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Enam orang dimintai keterangan pada Kamis (10/9/2026) di Jakarta.
Mereka berasal dari tiga latar berbeda: unsur yayasan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan satu orang dari lingkungan perusahaan pelat merah. Kehadiran saksi dari BUMN itu yang membuat perkara ini berbeda dari penyidikan korupsi program bantuan pada umumnya.
Siapa Saja yang Diperiksa
Dari pihak BUMN, penyidik memeriksa seorang saksi berinisial DSK. Ia pernah menjabat sebagai direksi pada periode 2017-2026. Kejagung belum mengungkap perusahaan mana yang dimaksud maupun posisi spesifik DSK saat menjabat.
Unsur yayasan menyumbang tiga saksi dari dua lembaga berbeda. DP berasal dari Yayasan KS, sedangkan FD dan M datang dari Yayasan MBB. Satu saksi terakhir berinisial TP mewakili Badan Gizi Nasional, instansi yang mengelola program MBG sehari-hari.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur. "Seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," kata Anang.
Mengapa Saksi dari BUMN Penting
Program MBG melibatkan rantai pasok panjang: pengadaan bahan pangan, dapur umum, distribusi ke sekolah, hingga pelaporan keuangan. Perusahaan pelat merah bisa masuk ke rantai itu sebagai pemasok, mitra logistik, atau penyedia infrastruktur.
Kejagung belum merinci peran DSK dalam perkara ini. Yang jelas, penyidik menyebut pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Artinya, penyidikan sudah masuk tahap pengumpulan alat bukti, bukan sekadar penjajakan awal.
Pemanggilan saksi dari yayasan juga menarik. Yayasan kerap jadi perantara penyaluran dana program sosial, dan di situlah celah korupsi biasanya muncul: mark-up anggaran, pengadaan fiktif, atau aliran dana ke pihak yang tidak berhak.
Dampak ke Program dan Publik
MBG adalah program yang menyentuh jutaan siswa di seluruh Indonesia. Anggarannya besar, pelaksananya tersebar di banyak daerah, dan pengawasannya melibatkan beberapa kementerian serta lembaga. Setiap kasus korupsi di program ini langsung berdampak pada kualitas makanan yang diterima anak sekolah.
Bagi publik, pemeriksaan mantan direksi BUMN menjadi sinyal bahwa penyidik tidak berhenti di pelaksana lapangan. Kejagung membuka kemungkinan menjangkau pihak yang lebih tinggi jika alat bukti mengarah ke sana.
Sejauh ini belum ada tersangka baru yang diumumkan. Kejagung juga belum menyebut nilai kerugian negara yang diduga timbul dari perkara ini. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang dipanggil bergelombang.
Yang perlu dicermati, kasus ini muncul di tengah tekanan publik agar tata kelola program bantuan sosial diperbaiki. Jika penyidikan berlanjut ke penetapan tersangka dari kalangan korporasi atau pejabat, dampaknya bisa lebih luas dari sekadar satu perkara pidana.
