JAKARTA — Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia menyatakan sikap politiknya mendukung percepatan pembangunan Jembatan Buton-Muna. Dukungan itu disampaikan Dewan Pembina DPP AP2 Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), saat ditemui awak media di salah satu warung kopi di Jakarta Timur, Minggu (13/9/2026).
Menurut LHK, proyek tersebut bukan sekadar pekerjaan fisik. Ia menyebut jembatan ini menyangkut masa depan konektivitas, mobilitas warga, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
"Kami bangga terhadap perjuangan Pak Ridwan Bae. Kami bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga akan ikut mengawal secara ketat proses pembangunan Jembatan Buton-Muna sampai tuntas," tegas LHK.
Bentang 2.969 Meter Hubungkan Buton Tengah dan Baubau
Jembatan Buton-Muna direncanakan membentang sepanjang 2.969 meter. Infrastruktur ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya menyebut proyek ini sebagai bagian dari implementasi PU608. Menurutnya, kehadiran jembatan akan membuka potensi ekonomi di kawasan timur Indonesia, terutama sektor pariwisata dan perikanan.
"Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat. Jembatan yang direncanakan sepanjang 2.969 meter ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau. Proyek strategis ini diperkirakan selesai dalam waktu empat tahun setelah pembangunan dimulai," kata Dody.
Rincian Teknis: Jembatan Utama 765 Meter dan Jalur Motor 2 Meter
Secara teknis, Jembatan Buton-Muna terdiri atas beberapa bagian. Jalan pendekat Pulau Muna sepanjang 1.278 meter, jembatan pendekat Pulau Muna 186 meter, dan jembatan utama 765 meter.
Di sisi Pulau Buton, akan dibangun jembatan pendekat sepanjang 525 meter serta jalan pendekat 215 meter. Infrastruktur ini juga dilengkapi jalur khusus sepeda motor selebar 2 meter.
Nilai proyek diperkirakan mencapai Rp14 triliun. Menurut LHK, desain konstruksi harus memperhitungkan kenaikan permukaan laut agar jembatan tetap layak digunakan dalam jangka panjang.
11 Tahun Diperjuangkan, dari Menteri Lama ke Menteri Baru
LHK menyebut konsistensi Ridwan Bae memperjuangkan proyek ini sudah berjalan sejak 2014. Selama 11 tahun, legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu disebut tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton.
"Selama 11 tahun, dia konsisten menyuarakan pentingnya pembangunan jembatan ini. Dari menteri yang lama hingga yang baru, beliau tidak pernah berhenti mengawal," ujar LHK.
Perjuangan itu mulai memperlihatkan perkembangan konkret setelah Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung rencana pembangunan di wilayah Pulau Buton. Kunjungan tersebut dinilai menjadi sinyal keseriusan pemerintah pusat terhadap proyek strategis ini.
Konektivitas Tujuh Kabupaten-Kota dan Distribusi Barang
Jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Kota Baubau, Buton Selatan, hingga Buton Utara. Dengan konektivitas yang baik, distribusi barang dan jasa diprediksi lebih cepat dan efisien.
"Ini bukan hanya soal membangun jembatan. Ini soal membuka akses ekonomi masyarakat, mempercepat distribusi barang, menekan biaya transportasi, membuka peluang investasi, serta memperkuat sektor perdagangan, industri kecil dan menengah, pariwisata, dan perikanan," jelas LHK.
AP2 Indonesia menegaskan tidak ingin pembangunan Jembatan Buton-Muna berhenti pada tahap wacana atau seremoni. Organisasi ini menuntut konsistensi perjuangan politik dan pengawalan publik berjalan beriringan hingga proyek terealisasi.
"Kami akan kawal. Jangan sampai perjuangan panjang ini berhenti di atas kertas. Masyarakat Sultra sudah terlalu lama menunggu konektivitas ini terwujud," tegasnya.
