SULAWESI TENGGARA — Pemerintah mengevaluasi total anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp824 triliun per tahun sebelum menentukan kebutuhan dana program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan grand design pendidikan masih disusun agar belanja negara itu memberi manfaat maksimal. Evaluasi mencakup desain anggaran, capaian partisipasi sekolah, hingga skor PISA.
Pemerintah memusatkan perhatian pada penggunaan anggaran pendidikan yang setiap tahun mencapai sekitar Rp824 triliun. Dana itu tersebar di pemerintah pusat dan daerah, sehingga evaluasi tidak bisa hanya melihat pos di kementerian pusat.
Rp824 Triliun Tersebar di Pusat dan APBD
Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan di pemerintah pusat tersebar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta sejumlah kementerian lain. Sebagian dana lain mengalir ke kas daerah melalui APBD.
"Kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9).
Pemetaan itu penting karena program pendidikan gratis menyentuh seluruh jenjang, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tanpa peta anggaran yang jelas, pemerintah berisiko menghitung kebutuhan dana dua kali di pos yang berbeda.
Evaluasi Menyasar Desain hingga Skor PISA
Selain memetakan pos anggaran, pemerintah meninjau ulang desain dan hasil belanja pendidikan yang selama ini berjalan. Suahasil menyebut evaluasi mencakup angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA).
"Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" katanya.
Pemerintah juga menilai sejumlah program yang sudah berjalan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, dan LPDP. Menurut Suahasil, ekosistem pendidikan yang ada saat ini cukup luas dan perlu dilihat secara menyeluruh sebelum program baru dirancang.
"Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa," tuturnya.
Manfaat Maksimal Jadi Pertimbangan Utama
Suahasil menekankan besarnya anggaran pendidikan menuntut pemerintah memastikan setiap rupiah memberi hasil yang terukur. Dana Rp824 triliun per tahun dinilainya bukan angka kecil, apalagi jika program pendidikan gratis menambah beban belanja negara pada tahun-tahun berikutnya.
"Grand design, coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" katanya.
Pemerintah belum menetapkan tenggat kapan grand design itu rampung. Suahasil hanya memastikan hasil penyusunan desain akan disampaikan ke masyarakat.
"Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya.
Bagi pelaku sektor pendidikan dan pemda, arah evaluasi ini menentukan pola pembagian beban antara APBN dan APBD. Selama desain belum final, kebutuhan anggaran program sekolah gratis masih terbuka dan bergantung pada hasil pemetaan yang sedang berjalan.
