KENDARI — Rapat koordinasi elektronifikasi pembayaran kapal penyeberangan itu dipimpin langsung Pj Sekda Provinsi Sultra yang juga Kepala Dishub Sultra, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Bank Indonesia, Bank Sultra, jajaran Dishub Provinsi Sultra, UPTD Pelabuhan Penyeberangan, serta para operator kapal penyeberangan se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan berlangsung mulai pukul 09.30 WITA.
Fadlansyah menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia dan Bank Sultra dalam memajukan sistem transaksi keuangan daerah. Menurut dia, langkah elektronifikasi merupakan tindak lanjut arahan BPK dan Inspektorat.
“Sistem pengaturan antrean perlu diperbaiki, khususnya untuk mengurangi peran calo, sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan,” tegas Fadlansyah dalam arahannya.
Pembagian Pendapatan Dikelola Otomatis lewat Sistem Perbankan
Hasil utama rapat adalah kesepakatan penerapan sistem integrasi single gate pembayaran. Lewat skema itu, pembagian porsi pendapatan antaroperator tidak lagi dihitung manual, melainkan dikelola otomatis melalui sistem perbankan.
Seluruh pihak yang hadir berkomitmen melaksanakan digitalisasi pembayaran non-tunai secara terpadu di seluruh pelabuhan penyeberangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Komitmen tersebut akan diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antarinstansi sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor penyeberangan daerah.
Empat Program Prioritas Gubernur dan Revitalisasi Pelabuhan
Elektronifikasi pembayaran menjadi bagian dari empat program prioritas Gubernur Sultra, khususnya revitalisasi pelabuhan. Pemprov menempatkan perbaikan tata kelola penyeberangan sebagai salah satu fokus pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Dishub Sultra menargetkan transaksi di pelabuhan tidak lagi bergantung pada uang tunai. Operator kapal penyeberangan yang hadir diminta menyesuaikan sistem pembayaran masing-masing dengan skema single gate yang disepakati.
Dampak yang Diharapkan bagi Pengguna Jasa Penyeberangan
Penerapan pembayaran non-tunai terpadu diharapkan meminimalkan kebocoran pendapatan daerah. Transaksi dinilai lebih aman karena tercatat dalam sistem perbankan, bukan dihitung manual di lapangan.
Bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan, skema ini diarahkan memberi kenyamanan dan kepastian layanan. Antrean kendaraan dan penumpang di pelabuhan menjadi titik yang paling ditekankan untuk diperbaiki.
Pemprov Sultra belum merinci jadwal penandatanganan MoU maupun pelabuhan mana yang lebih dulu menerapkan sistem single gate. Kesepakatan antarinstansi masih menunggu tahap lanjutan setelah rapat koordinasi tersebut.