KENDARI — Gerakan 1 ASN Peduli 5 Tetangga menargetkan perluasan jangkauan bantuan sosial hingga ke tingkat RT dan lingkungan tempat tinggal aparatur. Pendaftaran dilakukan lewat Portal Perlinsos Kementerian Sosial di alamat agent-perlinsos.kemensos.go.id, dan setiap ASN wajib lebih dulu mengantongi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Warga yang didata bukan sembarang nama. ASN diminta memilih tetangga yang dinilai layak menerima program perlindungan dan jaminan sosial, lalu memastikan data mereka masuk ke sistem.
Bukan Cuma Mendata, ASN Diminta Dampingi Warga Punya IKD
Kewajiban berikutnya menyusul setelah pendataan: pendampingan literasi digital. ASN harus membantu warga di lingkungan masing-masing memiliki IKD agar bisa melakukan registrasi dan sanggah secara mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id.
Lewat cara itu, Pemkot Kendari berharap layanan perlindungan sosial tidak lagi bergantung pada petugas. Warga bisa mengurus sendiri saat ada data yang perlu diperbaiki atau bantuan yang belum masuk.
Gerakan ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Fokusnya memperluas layanan sosial secara merata dan inklusif, dengan ASN sebagai ujung tombaknya di lapangan.
Sekda Jadi Koordinator, Laporan Harian Disetor ke Dinas Sosial
Pengawasan diatur berjenjang. Sekretaris Daerah Kota Kendari bertindak sebagai koordinator pelaksanaan, sementara kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab di unit kerja masing-masing.
Sekretaris OPD, kepala bagian, dan camat diminta memantau pelaksanaan secara rutin. Setiap OPD juga wajib menyampaikan laporan harian kepada Dinas Sosial Kota Kendari.
Di tingkat atas, Sekda melakukan pengendalian dan evaluasi berkala lalu melaporkan hasilnya kepada Wali Kota. OPD dengan kinerja terbaik dijanjikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ASN yang Abaikan Instruksi Kena Sanksi
Konsekuensi sebaliknya juga diatur. ASN yang tidak melaksanakan instruksi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa disebutkan bentuk sanksinya dalam instruksi tersebut.
Dengan skema ini, Pemkot Kendari mendorong keterlibatan langsung aparatur dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial. Sasaran akhirnya adalah warga yang selama ini luput dari pendataan bantuan.
Batas 8 November 2026 menjadi tenggat pertama yang harus dipenuhi seluruh OPD. Setelah itu, evaluasi harian akan menunjukkan OPD mana yang serius menjalankan gerakan dan mana yang hanya mengejar formalitas laporan.