RAHA — Pemerintah Kabupaten Muna tengah mengajukan sejumlah proyek strategis ke pemerintah pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya sekitar Rp 20 miliar per tahun. Salah satu usulan yang paling menonjol adalah pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kota Raha dengan estimasi anggaran di atas Rp 100 miliar.
Proyek wisata ini direncanakan membentang di sepanjang pesisir pantai, dari depan Polres Muna hingga Pelabuhan Maligano. Selain penataan kawasan, rencana tersebut juga mencakup perbaikan kolam renang dan Stadion Olahraga (SOR) La Ode Pandu. Tim pusat dari Balai BPBPK Sultra dan Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PU telah melakukan audiensi dengan Bupati Muna untuk membahas kelengkapan dokumen lingkungan dan Feasibility Study (FS) yang harus segera disiapkan pemerintah daerah.
Anggaran Jalan Daerah Rp 177 Miliar Diperebutkan Lewat Inpres
Di sektor infrastruktur jalan, Dinas PU Muna tengah berjuang mendapatkan alokasi dana dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Total anggaran yang diperebutkan mencapai Rp 177 miliar untuk penanganan 12 koridor jalan daerah. Kepala Dinas PU Kabupaten Muna, Mustajab, mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir daerahnya tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun DAU SG untuk infrastruktur ke-PU-an.
“Dari anggaran PAD yang minim tersebut, sebagian kecil kami maksimalkan untuk penanganan darurat/pemeliharaan jalan, serta menyusun dokumen Readiness Criteria (kesiapan teknis) agar kita bisa bersaing di tingkat nasional untuk merebut dana APBN,” ujar Mustajab saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Jalan Poros Mantobua – Lohia Dapat Atensi Menteri PU
Salah satu ruas yang menjadi prioritas adalah jalan poros Mantobua – Lohia. Jalan ini sebelumnya banyak dikeluhkan warga di media sosial. Mustajab menegaskan ruas tersebut sudah masuk dalam perencanaan 12 koridor strategis sejak awal 2026. Saat ini, Dinas PU Muna sedang melakukan proses penginputan dokumen ke aplikasi SiTIA (Sistem Informasi Transparansi dan Infrastruktur Jalan) milik Kementerian PU yang dibuka sejak 21 Mei hingga 12 Juni 2026.
Jalan poros Mantobua – Lohia kini mendapat perhatian langsung dari Menteri Pekerjaan Umum setelah dikawal ketat oleh Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae. Sebelumnya, ruas ini sempat diusulkan ke APBD Provinsi Sultra, namun terkendala status jalan yang belum masuk Surat Keputusan (SK) jalan provinsi.
Empat Proyek Strategis Lain Ikut Diperjuangkan
Selain proyek wisata dan jalan, dokumen kesiapan teknis yang dibiayai APBD Muna juga digunakan untuk mengusulkan empat proyek strategis lainnya ke pemerintah pusat. Berikut rincian pagu usulannya:
- Air Bersih (SPAM Kota Raha): Rp 21 miliar
- SPAM Duruka: Rp 26 miliar
- Pasar Manguntara: Rp 34 miliar
- Inpres Irigasi Daerah (5 lokasi D.I. dan 14 lokasi JIAT): Rp 28 miliar
“Di tengah efisiensi anggaran, Pemda Muna harus tetap tangguh memberikan pelayanan. Kami sangat membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemda, DPRD Muna, Pemprov Sultra, Balai, hingga Kementerian PU agar semua usulan ini bisa gol di pusat,” pungkas Mustajab.
Komisi V DPR RI Siap Kawal, Dokumen Jadi Kunci
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memastikan dirinya siap memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di Bumi Sowite. Namun, ia mengingatkan agar pemkab setempat segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diminta oleh kementerian.
”Insyaallah, saya akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Muna,” ujarnya.
