SULAWESI TENGGARA — Otorita IKN menggelar forum monitoring dan evaluasi (monev) bersama kementerian, investor, kontraktor, dan konsultan konstruksi di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026). Pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi hambatan di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Skema Pembiayaan dan Capaian Fisik per Sektor
Pembangunan IKN didanai melalui tiga skema: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Dari 40 paket fisik yang dikelola Otorita IKN melalui APBN, sembilan paket telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang.
Proyek yang masih dikerjakan mencakup kawasan legislatif dan yudikatif, gedung perkantoran pemerintahan, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta sistem perpipaan air minum. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket, dengan 78 paket selesai dan 12 paket berjalan—termasuk Jalan Tol IKN dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Di sektor permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket. Sebanyak 11 paket telah selesai, satu paket masih berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi.
Investasi Swasta: 67 Perusahaan Teken Kerja Sama
Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN. Dari jumlah itu, sembilan proyek telah selesai dibangun, enam proyek lainnya memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa—tujuh di sektor hunian dan enam di sektor jalan. Dalam waktu dekat, pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan delapan menara rumah susun oleh PT Nindya Karya akan memasuki tahap konstruksi.
Kepala Otorita IKN: K3 Harus Lebih Ketat
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas hasil. “K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028,” ujar Basuki dalam forum evaluasi tersebut.
Ia menambahkan tiga pilar pembangunan IKN—kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan—tetap menjadi pegangan. Forum monev juga membahas persoalan teknis seperti koordinasi antarinstansi, percepatan proyek, dan sinkronisasi pembangunan dari APBN, investasi swasta, serta KPBU.
Melalui evaluasi rutin ini, Otorita IKN berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana agar target menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada 2028 dapat direalisasikan secara optimal.
