SULAWESI TENGGARA — Ombudsman RI langsung turun lapangan meninjau fasilitas terminal penumpang Pelabuhan Wae Kelambu, Labuan Bajo. Dalam kunjungan itu, tim Ombudsman menerima penjelasan dari General Manager Pelabuhan Wae Kelambu, Anwar Siregar, mengenai berbagai fasilitas yang tersedia.
Salah satu temuan yang disorot adalah keberadaan kanal aduan nomor 102. Saluran ini disiapkan Pelindo untuk menampung aspirasi, keluhan, dan pertanyaan dari pengguna jasa pelabuhan. “Kami ingin memastikan setiap layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada masyarakat,” ujar Division Head Layanan SDM Regional 3, Edi Purwanto, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (15/4).
Kolaborasi Tiga Pilar: Pelindo, Ombudsman, dan Pemda
Forum koordinasi ini dihadiri oleh Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, jajaran Ombudsman, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, serta para pengguna jasa. Edi menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa diwujudkan lewat kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan.
Robert Na Endi Jaweng menambahkan, tata kelola yang rapi, efektif, dan efisien menjadi kunci. “Dengan tata kelola yang rapi dan kolaborasi bersama, kontribusi bagi Labuan Bajo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Manggarai Barat khususnya, dan NTT pada umumnya,” ucapnya.
Dampak Langsung ke Penumpang dan Pengguna Jasa
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang dialog antara Pelindo, regulator, dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi peluang peningkatan kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pada layanan terminal penumpang. Pelindo berharap sinergi ini memperkuat budaya pelayanan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.
Komitmen ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Pelindo dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang mendukung konektivitas nasional. Ke depan, perusahaan akan terus menguatkan tata kelola, menerapkan prinsip Good Corporate Governance, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik pelayanan publik.
