MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tengah memacu transformasi sektor perkebunan dengan membidik peningkatan signifikan pada hasil panen kakao. Saat ini, rata-rata produksi petani lokal masih tertahan di angka 300 hingga 400 kilogram per hektar, jauh dari potensi ideal yang bisa menyentuh dua ton per hektar.
Wakil Bupati Konawe Selatan, Wahyu Ade Pratama Imran, mengungkapkan bahwa rendahnya produktivitas tersebut dipicu oleh tanaman yang sudah tua serta keterbatasan modal petani. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Riset Akses Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulampua.
“Kakao merupakan komoditas unggulan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya petani. Namun, saat ini kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari produktivitas yang rendah hingga keterbatasan akses pembiayaan,” ujar Wahyu di Ballroom Kantor OJK Sulawesi Selatan.
Target 6 Juta Bibit Kakao pada 2026
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemkab Konawe Selatan telah mengamankan dukungan dari Kementerian Pertanian untuk program peremajaan besar-besaran. Rencananya, pada tahun 2026 mendatang, akan dilakukan pengembangan lahan kakao seluas 6.000 hektar di berbagai sentra produksi.
Wahyu merinci bahwa luas lahan tersebut setara dengan penyaluran sekitar 6 juta bibit kakao berkualitas kepada para petani. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi sektor perkebunan Konsel untuk meningkatkan daya saing daerah di level nasional maupun internasional.
“Pada tahun 2026, terdapat dukungan program pengembangan kakao seluas 6.000 hektar atau setara dengan sekitar 6 juta bibit kakao yang akan disalurkan. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao di daerah,” ungkapnya.
Mendorong Hilirisasi dan Akses Modal Perbankan
Selain fokus pada hulu atau budidaya, Pemkab Konawe Selatan mulai melirik potensi hilirisasi. Wahyu menekankan pentingnya petani tidak lagi hanya menjual biji kakao mentah, melainkan mampu mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Upaya hilirisasi ini memerlukan sinergi lintas sektor, terutama dalam penyediaan modal usaha melalui lembaga keuangan. Forum yang diinisiasi OJK ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan riset keuangan dengan kebutuhan riil petani di lapangan.
“Kami mendorong pengembangan hilirisasi kakao di sentra-sentra produksi agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah. Ini penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan daya saing daerah,” tegas Wahyu.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Pertanian Konawe Selatan, Syamsul, menyebutkan bahwa akses keuangan yang tepat sasaran akan menjadi motor penggerak bagi petani. Dukungan pembiayaan diharapkan mampu menyentuh sektor hilir sehingga ekosistem ekonomi kakao di Sulawesi Tenggara semakin kuat dan berkelanjutan.
