KENDARI — Aliansi Mahasiswa Merdeka secara terbuka mengecam dugaan praktik “cawe-cawe” yang dilakukan pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara dalam proses pergantian pimpinan dewan. Koordinator aksi, Ali Gufron, menyatakan bahwa konflik ini sudah melampaui batas etika politik dan mengancam stabilitas daerah.
“Situasi ini bukan lagi konflik internal partai. Ini sudah menjadi kegaduhan publik yang merusak marwah DPRD Sultra,” tegas Ali Gufron di hadapan massa di depan Kantor DPW Partai NasDem Sultra.
Empat Tuntutan yang Disuarakan Massa
Ali Gufron menyampaikan empat poin utama yang menjadi tuntutan Aliansi Mahasiswa Merdeka. Pertama, mendesak DPW dan DPP Partai NasDem segera menegakkan AD/ART terhadap kader yang melawan keputusan organisasi.
Kedua, meminta DPRD Sultra segera memperjelas status pergantian pimpinan demi menjaga stabilitas kelembagaan. Ketiga, menuntut sanksi tegas bagi pihak yang menghambat keputusan partai. Keempat, mendesak pencopotan jabatan bagi kader yang terbukti membangkang.
“Tindakan menghambat keputusan partai adalah bentuk pembangkangan organisasi. Harus ada sanksi tegas,” ujar Ali.
Ancaman terhadap Agenda Vital Daerah
Ali menambahkan, ketidakjelasan ini berdampak langsung pada efektivitas kerja DPRD. Energi para wakil rakyat dikhawatirkan habis untuk konflik kepentingan internal, bukan untuk memperjuangkan kebutuhan publik.
Beberapa agenda vital yang terancam terhambat antara lain pembahasan APBD, pelaksanaan rapat paripurna, pembentukan dan evaluasi peraturan daerah (Perda), serta pengawasan proyek pemerintah dan program strategis daerah.
“Publik bisa menilai, elit politik saat ini lebih sibuk mempertahankan jabatan dibanding memperjuangkan kebutuhan rakyat. DPRD harusnya memberi teladan dalam menghormati aturan organisasi dan demokrasi,” lanjut Ali.
Peringatan bagi Partai NasDem
Di akhir pernyataannya, Ali Gufron mengingatkan bahwa partai politik dan lembaga DPRD tidak boleh dikuasai kepentingan segelintir pihak demi kekuasaan. Jika polemik dibiarkan, kerugian tidak hanya dirasakan internal partai, tetapi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang membutuhkan kerja nyata dan stabilitas politik.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pimpinan DPRD Sultra dari Fraksi NasDem terkait tudingan ini.
