SULAWESI TENGGARA — Pelantikan Said Iqbal di Istana Negara, pekan lalu, menandai babak baru penanganan isu ketenagakerjaan di lingkaran presiden. Namun, publik serikat buruh justru menyoroti nasib Dewan Kesejahteraan Buruh (DKB), sebuah badan yang sempat digadang-gadang sebagai wadah dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Status Dewan Kesejahteraan Buruh Usai Pelantikan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa DKB tetap akan dibentuk. Hanya saja, mekanisme dan struktur kelembagaannya masih dalam tahap finalisasi. “Dewan Kesejahteraan Buruh tidak batal. Hanya posisinya yang sedang diselaraskan dengan struktur kepenasihatan presiden yang baru,” ujar Hasan dalam keterangan pers, kemarin.
Pernyataan ini sekaligus mengoreksi spekulasi yang berkembang di kalangan aktivis buruh. Mereka sempat khawatir DKB akan diintegrasikan ke dalam kantor penasihat khusus Said Iqbal. Istana menegaskan DKB akan menjadi lembaga independen, bukan subordinasi dari unit lain.
Fungsi dan Porsi Dialog Tripartit
DKB dirancang sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan merumuskan rekomendasi kebijakan pengupahan. Namun, dengan adanya penasihat khusus yang membidangi urusan yang sama, muncul kekhawatiran terjadi tumpang tindih kewenangan. “Kami tidak ingin ada dualisme. Penasihat khusus sifatnya strategis, sementara DKB lebih ke operasional dan mediasi,” imbuh Hasan.
Pemerintah berjanji akan merilis Peraturan Presiden (Perpres) tentang DKB dalam waktu dekat. Perpres ini akan mengatur komposisi anggota, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan federasi serikat pekerja.
Reaksi Serikat Pekerja dan Langkah ke Depan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang notabene merupakan rival politik Said Iqbal, menyambut dingin pernyataan Istana. Mereka menilai pelantikan penasihat khusus tanpa melibatkan unsur buruh dalam proses seleksinya sebagai bentuk pengabaian partisipasi publik. “Kami akan tunggu bukti. Jangan sampai DKB hanya menjadi stempel kebijakan yang sudah diputuskan sepihak,” kata perwakilan KSPI dalam diskusi terbatas.
Di sisi lain, Said Iqbal sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai strategi kerjanya. Ia hanya menyatakan akan fokus pada percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Istana memastikan semua elemen akan duduk bersama dalam rapat koordinasi tingkat menteri pekan depan untuk membahas peta jalan DKB hingga akhir tahun 2025.
