KENDARI — Efisiensi tersebut terhitung sejak Januari hingga April 2026, periode yang sama tahun sebelumnya belum menerapkan sistem absensi digital ini. Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa pemberian TPP kini benar-benar dikaitkan dengan tingkat kehadiran riil setiap ASN.
“Penerapan absensi Face ID bukan untuk mempersulit ASN, tetapi untuk memastikan bahwa setiap hak yang diterima sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Siska, Jumat (12/6/2026).
OPD dengan Efisiensi Terbesar: Dinas Pertanian hingga Bapenda
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatat penghematan paling signifikan. Dinas Pertanian Kota Kendari menjadi yang tertinggi dengan efisiensi Rp 240,3 juta, disusul Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp 120,7 juta, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rp 107,6 juta.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga menghemat Rp 92,2 juta dari total efisiensi yang mencapai Rp 897.342.783. Angka ini mendekati target awal yang dicanangkan pemkot, yakni hampir Rp 1 miliar.
Apa yang Terjadi pada Anggaran yang Dihemat?
Wali Kota Siska memastikan dana hasil efisiensi TPP tidak akan menguap. Anggaran tersebut akan dialokasikan kembali untuk program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi berbasis digital yang tengah digencarkan Pemkot Kendari. Selain menekan pemborosan anggaran, sistem face ID dinilai mampu mencatat tingkat kehadiran secara objektif tanpa celah manipulasi.
“Dengan capaian ini, kami berharap ASN terus meningkatkan etos kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan,” tambah Siska.
