KENDARI — Ratusan mahasiswa FKIP Universitas Halu Oleo (UHO) mulai memanaskan mesin aksi. Senin (15/6/2026) malam, mereka menggelar konsolidasi di dua titik strategis Kota Kendari: Bundaran Tank dan Perempatan Pasar Baru. Kegiatan yang disebut cipta kondisi ini menjadi sinyal bahwa demonstrasi besar di DPRD Sulawesi Tenggara tinggal menghitung hari.
Mengapa DPRD Sultra Menjadi Sasaran?
Ketua BEM FKIP UHO, Hendrawan Sai Nudin, menjelaskan bahwa DPRD Provinsi dipilih karena dianggap memiliki kewenangan untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. "Alasan utama kami karena hanya DPRD Provinsi yang bisa membawa hasil tuntutan kami kepada pemerintah pusat," ujarnya saat ditemui di lokasi.
Lima Isu Nasional yang Akan Dibawa
Dalam aksi 17 Juni nanti, mahasiswa tidak hanya membawa isu lokal. Hendrawan merinci setidaknya lima persoalan nasional yang menjadi tuntutan utama:
- Nilai tukar rupiah yang terus melemah
- RUU Polri dan RUU TNI yang dinilai kontroversial
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program Koperasi Merah Putih
- Isu pendidikan yang dinilai belum maksimal ditangani pemerintah
"Tuntutan kami banyak mengenai masalah nasional yang saat ini sedang memanas," kata Hendrawan.
Target Massa dan Ancaman Jika Tak Direspons
BEM FKIP UHO menargetkan sedikitnya 500 mahasiswa dari keluarga besar FKIP UHO akan turun dalam aksi Rabu depan. Hendrawan berharap DPRD Sultra serius menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia bahkan memberikan ultimatum: jika tuntutan tidak direspons, maka mahasiswa akan menuntut anggota DPRD Sultra untuk mundur dari jabatannya.
"Jika DPRD Sultra tidak bisa mengatensi atau tidak merespons apa yang menjadi tuntutan kami, maka jangan salahkan mahasiswa FKIP UHO menuntut anggota DPRD Sultra untuk mundur dari kursi jabatannya," tegas Hendrawan.
