SULAWESI TENGGARA — Mentan Amran mengatakan bahwa lahan sawit yang melanggar ketentuan telah ditertibkan beserta pabrik-pabriknya. “Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi,” ujarnya di hadapan peserta kongres di Jakarta, Ahad (26/7/2026).
Pernyataan itu muncul setelah peserta menyampaikan keluhan petani sawit yang kesulitan mengakses pabrik pengolahan karena dikuasai oligarki. Mereka mendesak agar di sentra produksi dibangun pabrik minyak goreng milik petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
Denda Rp11 Triliun untuk Manipulasi Minyak Goreng
Amran juga mengungkapkan praktik penyimpangan distribusi minyak goreng, termasuk pengurangan volume kemasan dan permainan harga. Ia menegaskan telah menindak tegas pelanggaran tersebut. “Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” katanya.
Menurut Amran, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sempat mengalami kelangkaan di dalam negeri. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan “gas full”, pihaknya berkoordinasi dengan Kapolri untuk melakukan penindakan.
Kartel Ayam dan Target Mandiri Protein Nasional
Peserta juga menyoroti penguasaan pasar peternakan ayam dan telur oleh dua perusahaan yang menguasai sekitar 80 persen sektor tersebut. “Mohon tata niaga peternakan menjadi perhatian prioritas,” ujar seorang peserta.
Menanggapi hal itu, Amran menyatakan pemerintah tengah menyiapkan model pengembangan dengan memperkuat BUMN di sektor hulu—pakan dan bibit (DOC)—sementara masyarakat didorong mengembangkan hilir. “Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” paparnya.
Presiden Butuh Lebih Banyak Menteri seperti Amran
Di awal dialog, seorang peserta menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Amran dalam membenahi sektor pangan. “Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai,” ujarnya.
Amran merespons dengan menekankan bahwa capaian swasembada pangan merupakan kerja kolektif lintas kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita,” katanya. Dialog kemudian menegaskan arah kebijakan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar pemerintah ke depan.
