KENDARI — Sebanyak 339 siswa kini resmi menempati gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Jumlah itu merupakan akumulasi dari 133 siswa existing tahun ajaran 2025/2026 dan 206 siswa baru yang mendaftar pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhammad Gunawan, menyebut sekolah ini hadir sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan mereka yang membutuhkan perlindungan khusus.
Pendidikan dan Pembinaan Karakter Berjalan Beriringan
Gunawan menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik. Para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter, kedisiplinan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan.
"Program ini lahir dari keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menghadirkan sistem pembinaan yang menyeluruh," katanya usai pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kendari, Senin.
Ia menambahkan, masa MPLS menjadi tahapan krusial untuk menanamkan nilai integritas, gotong royong, dan rasa percaya diri kepada para siswa baru sebelum mengikuti proses belajar mengajar secara penuh.
Baru Dua dari Empat Rintisan yang Dibangun Fisik
Di Sulawesi Tenggara, terdapat empat rintisan Sekolah Rakyat yang direncanakan, yakni di tingkat Provinsi Sultra, Kabupaten Buton, Kota Kendari, dan Kabupaten Buton Tengah. Namun, pembangunan fisik hingga saat ini baru terealisasi di dua lokasi, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah.
Gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari sendiri dirancang dengan daya tampung hingga 1.080 siswa. Dengan jumlah siswa aktif yang baru mencapai 339 orang, kapasitas tersebut masih menyisakan ruang besar untuk perluasan jangkauan penerima manfaat.
Lima Kabupaten/Kota Berikutnya Masuk Daftar Tunggu
Pemerintah pusat tidak berhenti pada dua lokasi tersebut. Usulan pembangunan fasilitas baru telah diajukan Menteri Sosial kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk lima wilayah di Sultra.
Lima wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Baubau. Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat di luar ibu kota provinsi.
Gunawan menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas.
"Kami berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program strategis nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif," pungkasnya.
